Donor Darah at Taman Sari

Gambar Posted on

Donor Darah at Taman Sari

menyumbang untuk masyarakat yang membutuhkan.

This entry was posted in Tidak Dikategorikan.

Donor Darah Gerakan Perempuan Aceh

Gambar Posted on

Donor Darah Gerakan Perempuan Aceh

di selenggarakan pada tanggal 11 maret 2014 di Taman Sari, pukul 9.00 s/d 12.00 Wib. Bukti jika calon legislatif perempuan peduli terhadap kemanusiaan. kantong darah yang di dapatkan, akan disumbangkan untuk masyarakat melalui Palang Merah Indonesia (PMI).

This entry was posted in Tidak Dikategorikan.

Longmarch 12 maret 2014

Gambar Posted on

Longmarch 12 maret 2014

dokumentasi Gerakan Perempuan Aceh beserta Caleg Perempuan Aceh di Blang Padang.

This entry was posted in Tidak Dikategorikan.

LONGMARCH

Sampingan Posted on Updated on

Gambar

Rabu, 12 maret 2014. Gerakan Perempuan Aceh kembali melaksanakan kegiatan. kali ini dengan agenda Longmarch atau pawai bersama masih dalam judul besar peringatan Internasional Women’s Day. Longmarch yang diselenggarakan oleh gerakan perempuan aceh ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi di pemilu Legislatif 2014 untuk memilih calon legislatif perempuan, hal ini juga di tandai dengan penandatanganan dukungan untuk calon legislatif perempuan. selain itu Membangun komitment kerjasama antara penyelenggara pemilu (KIP) dan calon Legislatif perempuan untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan caleg perempuan.

Longmarch ini diselenggarakan pada tanggal 12 maret 2014, pukul 7.30 wib sampai selesai, sebelumnya dimulai dengan penandatangan pakta intergritas, dukungan masyarakat dan komitment caleg-caleg perempuan. Rute yang di ambil Blang padang — Taman Sari — Mesjid Rata Baiturrahman — Jembatan Pantee Pirak — Simpang Lima, selanjutnya diteruskan dengan penyampaian Orasi bersama dengan semua caleg perempuan dalam berbagai partai politik.

This entry was posted in Aktivitas AWPF.

SERANGKAIAN KEGIATAN MEMPERINGATI International Womens day YANG DILAKSANAKAN OLEH GERAKAN PEREMPUAN ACEH

Posted on Updated on

Hari Perempuan Internasional 2014 diperingati oleh Gerakan Perempuan Aceh melalui rangkaian kegiatan yaitu:

  1. Voter Education bagi Perempuan  di 7 Kabupaten, 14 desa, 4 -6 Maret 2014, oleh KPI Aceh
  2. Long March, 8 Maret 2014,  Pukul 16.00, oleh Gerakan Perempuan Aceh
  3. Semiloka Caleg Perempuan “Perlindungan Sosial yang transformatif, inklusif dan adil gender”   11-12 Maret  2014, oleh KPI Aceh
  4. Long March dan Kampanye, 8 Maret 2014, jam 08.00 di  Lapangan Hiraq, Lhokseumawe
  5. Diskusi Publik “Partisipasi Politik Perempuan” 10 Maret 2014 , pukul 08.30, Aula Merah Silue, Unimal Lhokseumawe – FKMS Aceh Utara
  6. Aksi Damai dan Janji Politik Caleg Perempuan, 12 Maret 2014  pukul 08.00 – 11,00 di Blang Padang Banda Aceh
  7. Diskusi Publik “Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Lalu” aula Pemko Banda Aceh, 17 Maret 2014 jam 08.30 – 12.30
  8. Workshop Menelisik Kiprah Perempuan dalam Mewujudkan dan Memelihara Perdamaian, 21 Maret 2014 – PSW IAIN
  9. Lomba foto dengan tema “Perempuan dan Perdamaian” – Flower Aceh
  1. Pertemuan Caleg Perempuan se Aceh Barat di Meulaboh, 4 -5 Maret 2014, oleh Balai Syura Ureung Inong Aceh Barat
  1. Lounching “Jambo Ileume’ Ureung Inong Aceh, 8 Maret 2014, Flower Aceh
  1. Aksi tearitikal “Perempuan di arena politik” oleh Lazuardy Biru, 8 Maret 2014 pukul 10.00, Lhokseumawe
  2. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Gampong Seumeureng, Aceh Besar, 9 Maret 2014
  3. Kampanye Media (opini, Talkshow radio dan TV)
  1. Donor Darah, 11 Maret 2014 pukul 08.30 -12.00, Taman Sari Banda Aceh
  2. Lomba baca puisi dan menulis essay dari kumpulan puisi Zubaidah Djohar “Pulang Melawan Lupa”  untuk pelajar  SMP dan SMA, Maret – Juni 2014

 

Info lebih lanjut hubungi Balai Syura Ureung Inong Aceh, Jalan T. Iskandar Lr. Puskesdes No. 4 Gampong Lamteh, Simpang Ilie, Ulee Kareng – Banda Aceh – Telp : +62-651-635109

Kontak person :

  1. Rukiyah Hanum : HP 085260226311
  2. Destika Gilang lestasi : HP 085261658761
  3. Eva Khovivah: HP 081377250491

This entry was posted in Tidak Dikategorikan.

GERAKAN PEREMPUAN ACEH

Posted on

 

GambarGambarGambar

PERS RILIS

GERAKAN PEREMPUAN ACEH

Dalam Perayaan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2014 

PERANGI KEKERASAN SEKSUAL

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH

 

Gerakan Perempuan Aceh melalui Tim Jaring Pemantau Aceh (JPA) 231 untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan di Aceh selama tahun 2013 telah mendata dan mendampingi 355 kasus kekerasan terhadap perempuan. 143 diantaranya merupakan kekerasan seksual, dimana 70  kasusnya kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Kasus ini meningkat tajam dari data 2 tahun sebelumnya yaitu sebanyak 27 kasus. Di tingkat nasional, data yang tercatat Komnas Perempuan pada tahun 2012 terdapat 4.336 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Jumlah ini hanya merupakan fenomena gunung es yang hanya terlihat di permukaannya saja, dimana kasus yang tidak terlaporkan diyakini jauh lebih tinggi. Hal ini terjadi karena korban kekerasan seksual lebih memilih diam, akibat rasa takut akan dampak yang diterima korban setelah pengungkapan kasusnya. Belajar dari pengalaman pendataan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh, kecendrungan ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara berbagai aspek pelayanan dan perlindungan yang seharusnya diberikan pada korban belum terpenuhi oleh pemerintah.

 

Tahun 2014 merupakan tahun politik dimana seluruh anggota dewan (DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK) akan dipilih secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk memastikan bahwa isu kekerasan seksual ini menjadi pemahaman dan agenda bersama, maka menjadi penting untuk mengintegrasikan ide-ide ini kepada para calon legislatif perempuan di Aceh. Juga kepada para petua-petua adat perempuan yang harus diakui merekalah orang-orang terdepan yang sering mendapatkan pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di komunitas.

 

Tahun 2014 juga merupakan tahun terakhir pembahasan UU Kekerasan Seksual (Prolegnas 2010-2014). Peringatan Hari Perempuan Internasional ini merupakan momentum yang digunakan oleh Gerakan Perempuan Aceh mendesak Pemerintah dan Pemerintah Aceh beserta seluruh jajarannya untuk:

  1. Melahirkan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan mengakomodir kebutuhan perempuan korban kekerasan, khususnya korban kekerasan seksual.
  2. Menyediakan fasilitas pelayanan terpadu yang didukung SDM dan anggaran baik untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual dan penuhan hak-hak nya sebagai korban.
  3. Menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

 

Perayaan Hari Perempuan Internasional/ International Womens Day setiap tanggal 8 Maret dimulai sejak tahun 1977 melalui penetapan PBB untuk mengenang kegigihan perempuan di berbagai negara dalam memperjuangkan hak-hak mereka terutama pada kondisi paska perang dunia ke-II  dan  pada awal terjadinya revolusi industri ketika hak perempuan pekerja sering diabaikan. Hingga hari ini, perjuangan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan terus berlanjut.

This entry was posted in Tidak Dikategorikan.

International Womens Day

Gambar Posted on

International Womens Day

Perayaan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2014.

gerakan perempuan aceh menggelar demo di bundaran simpang lima, banda aceh. gabungan aktifis perempuan aceh mendesak agar semua pihak ikut terlibat dalam memerangi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di aceh.

This entry was posted in Tidak Dikategorikan.

Lobbi dan Hearing Kelompok Perempuan Dampingan AWPF ke DPRA

Posted on Updated on

Banda Aceh. Rabu, 17 April 2014, AWPF (Aceh Women’s for Peace Foundation) melakukan hearing pertamanya ke kantor DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dengan salah satu anggota dewan H.Yuniar dari fraksi Golkar . dengan tujuan Mempertemukan perempuan di enam gampong wilayah dampingan AWPF dengan Anggota dewan perempuan, Menganalisis peluang dan tantangan dalam upaya membangun kekuatan untuk menentukan kebijakan strategis di gampong dan Membangun pemahaman bersama mengenai peran perempuan di gampong .

Melalui kegiatan Hearing ini, AWPF mengharapkan anggota kelompok perempuan Gampong adanya motivasi untuk mendukung perempuan maju menjadi pemimpin di gampongnya. Bagaimana tidak, Perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di gampong, dalam masyarakat peran perempuan sangatlah penting dalam mendukung pembangunan di gampong. Mulai dari perencanaan pembangunan sehingga pemeliharaan perempuan ikut andil untuk menciptakan gampong yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mencukupi sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi hal tersebut butuh energi yang besar, masyarakat, aparatur gampong sampai dengan pemerintah daerah harus menyumbangkan pemikiran dan tenaga dalam membangun semua sektor.

Kebijakan –kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendorong pemenuhan hak-hak asasi manusia dan hak asasi perempuan khususnya. Perempuan sering sekali tidak mendapatkan haknya karena tidak masuk dalam tataran pengambil kebijakan, oleh sebab itu perlu adanya perempuan yang menjadi pemimpin dan dapat mengambil kebijakan mulai dari tataran yang terendah yaitu di pemerintahan gampong sampai ke tataran tertinggi yaitu presiden, pemerintah seharusnya memberikan peluang kepada perempuan untuk menjadi pemimpin karena menurut regulasi yang ada di Indonesia bahwa perempuan harus memenuhi 30 % kuato. Faktanya di legislatif aceh saat ini dari 63 orang anggota legislatif hanya 4 orang perempuan berarti tidak mencapai kouta 30%. Oleh sebab itu AWPF merasa perlu mendukung kepemimpian perempuan agar kebijakan-kebijakan strategis di gampong agar terpenuhinya hak-hak asasi manusia. (IS/js)

nullDSC02495

DSC02511

This entry was posted in Aktivitas AWPF.

Kampaye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Gambar Posted on Updated on

dengan tema "hentikan kekerasan terhadap perempuan, jaga perdamaian aceh"

diskusi tentang apa maksud dari 16 HAKTP di tingkat lokal dan nasional di Aula FKIP Unsyiah bersama narasumber Suraiya Kamaruzaman dan Irma Sari dibantu oleh Mc Agus Agandi.

Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga AWPF pada tanggal 25 November 2013.

This entry was posted in Potret.

meneruskan informasi terkait Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak yang diadopsi di Brunei Darussalam pada 9 Oktober 2013. semoga berkenan.

Posted on

THE DECLARATION ON THE ELIMINATION OF 
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST 
CHILDREN IN ASEAN


WE,  the  Heads  of  State/Government  of  the  Member  States  of  the  Association  of 
Southeast  Asian  Nations  (hereinafter  referred  to  as  “ASEAN”),  namely  Brunei Darussalam,  the  Kingdom  of  Cambodia,  the  Republic  of  Indonesia,  the  Lao  People’s Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand a nd the Socialist Republic of Viet Nam, on the occasion of the 23rd ASEAN Summit; 
 
UPHOLDING  the  goals,  purposes  and  principles  of  ASEAN  as  enshrined  in  the ASEAN Charter  and  Cha-am  Hua  Hin  Declaration  on  the  Roadmap  for  the  ASEAN Community (2009-2015);
 
REAFFIRMING  the goals and commitments of ASEAN to eliminating violence against women and  monitor their progress as reflected in the Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region adopted at  the  37th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) on 30 June 2004;
 
FURTHER REAFFIRMING the importance and general principles of the ASEAN Human Rights Declaration  (AHRD)  and  the  Phnom  Penh  Statement  on  the  Adoption  of  the AHRD adopted  at  the  21st ASEAN  Summit  on  18  November  2012;  and  the commitments  of ASEAN  as  reflected  in  the  ASEAN  Leaders’  Joint  Statement  in Enhancing Cooperation Against Trafficking in Persons in Southeast Asia adopted at the 18 th ASEAN Summit on 8 May  2011;  the  Ha Noi Declaration on the Enhancement of  Welfare and Development of ASEAN Women and Children  adopted at the 17th ASEAN Summit  on  28  October  2010;  the  ASEAN Declaration  Against  Trafficking  in  Persons Particularly Women and Children adopted at the 10th ASEAN Summit on 29 November  2004;  the  Declaration on the Commitments for  Children in ASEAN  adopted at the 4th Meeting of the ASEAN Ministers Responsible for Social Welfare (AMRSW) on 2 August 2001;  the  Resolution  on  the  ASEAN  Plan  of  Action  for  Children adopted  at  the  3rd AMRSW  Meeting  on  2  December  1993;  and  the  Declaration  on  the Advancement  of Women in the ASEAN Region adopted at the 21st AMM on 5 July 1988; 
 
ACKNOWLEDGING  the  commitments  of  individual  ASEAN  Member  States  to  the 
Convention on the  Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 
and  the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (CRC)  that  have  been  ratified  by  all 
ASEAN Member States;  the  Declaration on the Elimination of Violence Against Women 
(Vienna Declaration);  the  Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA), BPFA+5 Outcome Document;  the  World  Declaration  on  the  Survival,  Protection  and Development  of  Children and  Plan  of  Action  for  Child  Survival,  Protection  and Development;  A World  Fit  For Children  Declaration;  and  the  Millennium  Development Goals (MDGs);
 
RECALLING  resolutions  relating  to  the  elimination  of  violence  against  women  and children of the  United  Nations  General  Assembly,  the  Human  Rights  Council and  the United Nations Security  Council  Resolutions  1325  (2000),  1820  (2008),  1888  (2009), and 1889 (2009) on Women, Peace and Security;
 
WELCOMING  the adoption of the  Terms of Reference and Work  Plan (2012-2016) of  the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children  (ACWC)  to promote and protect the human rights and fundamental freedoms of  women  and  children  in  ASEAN  taking  into  consideration  the  regional  and  national contexts bearing in mind  the different historical, political,  socio-cultural, religious, legal and economic backgrounds in the region;
 
RECOGNISING  that  ASEAN  Member  States  shall  take  all  appropriate  measures  to promote and protect human rights and fundamental freedom and to  modify the social and  cultural  patterns  of  conduct  of  men  and  women,  with  a  view  to  achieving  the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women; 
 
ACKNOWLEDGING  the importance of intensifying efforts of ASEAN Member States to promote the rights of women and children, as  well as to prevent and  protect them from and  respond  to  all  forms  of  violence,  abuse  and  exploitation  of  women  and  children particularly  for  those  who  are  in  vulnerable  situations,  including  domestic  violence, women and children who are sexually exploited,  women and children with disabilities, women and children living with and affected by HIV and AIDS, women and children in conflict with laws, cyber pornography and cyber prostitution,  trafficking in  women and children,  women  and  children  in  disasters,  women  and children  in  armed  conflict, women  and  children  in  refugee  camps,  women  and  children  on the  move,  stateless women  and  children,  migrant  women  and  children,  women  and children  belonging  to ethnic and/or indigenous groups, children in early marriage, physical abuse of children, bullying,  discrimination  against  women  and  children  in  mass  and  social  media, and others;
 
RECOGNISING  that  violence  against  women  and  violence  against  children  occur irrespective of the stages of  the life cycle,  whether at home,  in school,  in  the  workplace, in public  or  private  spaces  (including  cyber  space)  as  a  result  of  gender  bias, discriminatory and harmful traditional practices and must be eliminated as  they impair human rights and fundamental freedoms of women and children;
 
EMPHASISING  that  the  rights  of  children  to  special  protection   and  care  are  different than those  of women, given  that parents have  the responsibilities in the upbringing and  development of their children and to protect them  from violence, abuse,  maltreatment and exploitation, and the obligations of state parties to assist parents in these efforts ;
 
DO HEREBY DECLARE THAT:
 
ASEAN  Member  States,  individually  and/or  collectively,  express  common  resolve  to eliminate violence against women and violence against children  in  the region  through the following measures:
 
1.  Strengthen  and,  where  necessary,  enact  or  amend  national  legislations  for  the elimination  of  violence  against  women  and  violence  against  children,  and   to  enhance  the  protection,  services,  rehabilitation,  education  and  training,  recovery and reintegration of victims/survivors; 
 
2.   Integrate  legislations,  policies  and  measures  to  prevent  and  eliminate  violence against  women  and  violence  against  children  and  to  protect  and  assist  the victims/survivors  in the  national  development  plans  and  programmes  with  timebound  targets,  adequate resources,  and  gender  responsive  planning  and budgeting;
 
3. Strengthen a holistic, multi-disciplinary  approach  to promote the rights of women and children and adopt a    gender responsive, child sensitive, and age-responsive approach to eliminate violence against women and violence against children in the region which includes effective laws, legislations, policies and measures to : 
 
  Investigate,  prosecute,  punish  and,  where  appropriate,  rehabilitate perpetrators;
  Protect women and children victims/survivors and witnesses;
  Provide  victims/survivors  with  access  to  justice,  legal  assistance,  protection, 
social  welfare  services,  education,  and  health  services,  including  counseling and  peer-to-peer  support  mechanisms,  rehabilitation,  recovery,  and reintegration  into  the  community,  and  consider  provision  of  programme  for families to properly give support to victims/ survivors;
  Instill awareness to  prevent  re-victimization  of  women  and  children  from  anyform  of  violence  and  ensure  it  does  not  occur  anywhere  through  various programmes,  such  as  provision  and  promotion  of  vocational  training  and employment  opportunities  of  women  who  are  victims/survivors,  access  to reproductive health services, education and other basic social services;
  Promote  family  support  services,  parenting  education,  education  and  public awareness on the rights of women and children  and the nature and causes of violence  against  women  and violence  against  children  to  encourage  active public participation in the prevention and elimination of violence;  
  Create  an  enabling  environment  for  the  participation  of  women  and  children, including victims/survivors, in the prevention and elimination of violence against women and violence against children;
  Develop  effective  strategies  to  eliminate  harmful  practices  which  perpetuate gender stereotyping, violence against women and violence against children; 
 
4.  Strengthen  the  existing  national  mechanisms,  with  the  assistance,  where necessary,  of  the  ACWC  and  other  related  stakeholders,  in  implementing, monitoring and  reporting the implementation of the Concluding  Observations and Recommendations  of  CEDAW,  CRC  and  other  Treaty  Bodies  as  well  as  the accepted  recommendations  under the  Universal Periodic  Review  Process  of  the United  Nations  Human  Rights  Council  related  to  the  elimination  of  all  forms  of violence against women and violence against children; 
 
5.  Strengthen the capacity of law enforcement officers, policy makers, social workers, health  personnel,  and  other  stakeholders  to  develop,  implement,  monitor  and evaluate gender responsive and child friendly legislations, policies and measures for women and children victims of violence; 
 
6.  Encourage research and data collection and analysis in confidential  concerning all forms  of  violence  against  women  and  violence  against  children  to  support  the formulation  and  effective  implementation  of  laws,  policies  and  programmes  to eliminate  violence  against  women  and  violence  against  children  for  better protection of the victims/survivors in the region; 
 
7.  Strengthen the provision of support social welfare services to women and children victims/survivors  of  violence   and  their  families  in   ASEAN   through   the establishment   of   an   ACWC   network   of   social  services    to    facilitate    the promotion    of    good   practices,    sharing    of    information, exchange of experts, social workers and service providers, including NGOs;
 
8.  Strengthen  partnerships  with  external  parties  at  international,  regional,  national and local   levels,   including   ASEAN   Dialogue   Partners,   UN   Age n ci e s ,   c i v i l soc i ety,  commun i t y – bas e d  organisations ,  academ i a ,  ph i lanthrop i st s  and p r i v a t e  e n t i t i e s ,  in the work for the elimination of   violence against women and violence  against  children  in  ASEAN  and  to  mobilise  resources  to  assist  the victims/survivors;
 
WE  TASK  the  relevant  ASEAN  bodies,  in  particular  the  ACWC,  to  promote  the implementation  of  this  Declaration  and  review  its  progress  through  appropriate instruments and actions with the support of ASEAN Member States. 
 
ADOPTED  in  Bandar Seri Begawan,  Brunei Darussalam  this  Ninth Day  of  October  in 
the Year Two Thousand and Thirteen, in a single original copy, in the English Language 
 

This entry was posted in Tidak Dikategorikan.